Pemprov Jabar pada tahun 2015 luncurkan anggaran sebesar 611 Milyar Rupiah untuk program sanitasi komunal di 510 desa atau 1020 titik di Jawa Barat. ** Beasiswa untuk Pemuda, Atlit, Guru dan Medis (PAGM) diluncurkan Pemprov Jabar sebesar 64,5 Milyar Rupiah pada tahun 2015. ** BPJS dan bantuan kesehatan untuk rakyat miskin diluncurkan pemprov Jabar sebesar 352,4 Milyar Rupiah pada tahun 2015. ** Bantuan keuangan untuk 5321 desa sebesar 612,6 Milyar Rupiah diluncurkan Pemprov Jabar tahun 2015. ** Pemprov Jabar akan membangun 1839 ruang kelas baru (RKB) untuk sekolah swasta SMP/MTs dan SMA/SMK/MA dengan alokasi anggaran 165,5 Milyar Rupiah pada tahun 2015. ** 750 kobong bagi pesantren akan dibangun oleh Pemprov Jabar pada tahun 2015 dengan anggaran 75 Milyar Rupiah. ** Pemprov Jabar akan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di perdesaan 12.500 rumah (125 Milyar Rupiah) dan di perkotaan 3.000 rumah (45 Milyar Rupiah) pada tahun 2015. ** Bantuan PMU (Pendidikan Menengah Universal) untuk 6.807.548 siswa SMA/SMK/MA dari Pemprov Jabar sebesar 586,8 Milyar Rupiah pada tahun 2015. ** Tahun 2015 Pemprov Jabar berikan bantuan sebesar 30 Milyar Rupiah kepada 100 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk pembangunan ruang kelas baru/ruang laboratorium.

RPJPN 2005 - 2025
RPJMN 2010 - 2014
RTRWP 2009 2029
RPJPD 2005 - 2025
RTRW NASIONAL
RKPD 2015
RPJMD 2013-2018
RKP TAHUN 2015

Pengantar Kerja Pimpinan


SEKALI LAGI TERTIB DALAM BEKERJA

18 Mei 2015

TERTIB dimaksudkan sangat sederhana yaitu sesuai aturan, bagian penting dari akuntabilitas. TERTIB meliputi tertib dalam bekerja; berpikir, berbicara, bertindak dan mendokumentasikan semua (sekali lagi) semua proses administrasi ATAU dikenal dengan sebutan TERTIB ADMINISTRASI! Tidak ada ketertiban tanpa kejujuran. Tidak ada kejujuran jika berbohong dalam bekerja. TERTIB ADMINISTRASI dikedepankan pada tertib proses administrasi, tertib kebeneran bukti administrasi, tertib waktu, serta tertib dokumentasi pelaksanaan pekerjaan baik untuk tahap perencana, pelaksanaan kegiatan, monev, pengawasan dan pelaporan yang semuanya akan melibatkan aspek uang, orang, asset dan informasi. Mari kita konsolidasikan internal dan eksternal agar meraih “TERTIB” pekerjaan dan menghasilkan output serta outcome yang tepat. PELIHARALAH DOKUMEN PERENCANAAN HINGGA 30 TAHUN.   ....Selengkapnya

Aktivitas Aktual


Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah

12 Mei 2015


Pembangunan daerah, terkait erat dengan penyelenggaraan pembangunan sektoral nasional di daerah dan pembangunan dalam dimensi kewilayahan. Dua aspek pembangunan tersebut menjadikan aktivitas pembangunan daerah sejalan dengan tujuan pencapaian sasaran-sasaran sektoral nasional di daerah dan tujuan pengintegrasian pembangunan antar sektor di dalam satu wilayah. Berdasarkan perkembangan pembangunan daerah selama ini, isu utama pembangunan daerah adalah masih adanya kesenjangan antar daerah, misalnya antar provinsi terutama di wilayah perbatasan provinsi. Kesenjangan pembangunan antar daerah terutama di wilayah perbatasan dipengaruhi oleh kem ....Selengkapnya

Aktifitas Perencana


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 20 maret Tahun 2013 melakukan Rapat koordinasi Jabatan Fungsional Perencana. Acara ini dilaksanakan Ruang rapat Sohoed Warnaen Bappeda Provinsi Jawa Barat, membahas mengenai Konsep dan Implemetasi Aparatur Sipil negara, Revitalisasi peran dan fungsi Jabatan Fungsional perencana, sinergitas pengembangan Jabatan Fungsional perencana mengenai tugas, pokok dan fungsi serta kelembagaanya, serta membahasa mengenai alokasi formasi Selengkapnya..

Hasil Hasil Penelitian


Majalah Warta Bappeda


WARTA JULI - SEPTEMBER 2014

15 Desember 2014

Pecinta Warta Bappeda yang budiman, pada pertengahan tahun 2014 fokus perhatian kita tertuju pada agenda besar pembangunan masyarakat Indonesia umumnya dan Jawa Barat khususnya dalam bidang politik dan pemerintahan melalui penyelenggaraan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemilihan para wakil rakyat mulai dari DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD serta pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan secara lansung adalah perwujudan proses demokrasi dan hak dasar politik rakyat untuk berpartisifasi dalam pengambilan kebijakan atau keputusan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. peristiwa pemilu tersebut bisa dimaknai sebagai proses pendidikan politik bagi rakyat secara lebih luas, dimana rakyat dituntut un Selengkapnya..