Pemprov Jabar pada tahun 2015 luncurkan anggaran sebesar 611 Milyar Rupiah untuk program sanitasi komunal di 510 desa atau 1020 titik di Jawa Barat. ** Beasiswa untuk Pemuda, Atlit, Guru dan Medis (PAGM) diluncurkan Pemprov Jabar sebesar 64,5 Milyar Rupiah pada tahun 2015. ** BPJS dan bantuan kesehatan untuk rakyat miskin diluncurkan pemprov Jabar sebesar 352,4 Milyar Rupiah pada tahun 2015. ** Bantuan keuangan untuk 5321 desa sebesar 612,6 Milyar Rupiah diluncurkan Pemprov Jabar tahun 2015. ** Pemprov Jabar akan membangun 1839 ruang kelas baru (RKB) untuk sekolah swasta SMP/MTs dan SMA/SMK/MA dengan alokasi anggaran 165,5 Milyar Rupiah pada tahun 2015. ** 750 kobong bagi pesantren akan dibangun oleh Pemprov Jabar pada tahun 2015 dengan anggaran 75 Milyar Rupiah. ** Pemprov Jabar akan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di perdesaan 12.500 rumah (125 Milyar Rupiah) dan di perkotaan 3.000 rumah (45 Milyar Rupiah) pada tahun 2015. ** Bantuan PMU (Pendidikan Menengah Universal) untuk 6.807.548 siswa SMA/SMK/MA dari Pemprov Jabar sebesar 586,8 Milyar Rupiah pada tahun 2015. ** Tahun 2015 Pemprov Jabar berikan bantuan sebesar 30 Milyar Rupiah kepada 100 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk pembangunan ruang kelas baru/ruang laboratorium.

RPJPN 2005 - 2025
RPJMN 2010 - 2014
RTRWP 2009 2029
RPJPD 2005 - 2025
RTRW NASIONAL
RKPD 2015
RPJMD 2013-2018
RKP TAHUN 2015

Pengantar Kerja Pimpinan


REORGANISASI DAN REPOSISI PEGAWAI

23 Maret 2015

Jum’at, 20 Maret 2015  telah dilakukan pelantikan pejabat eselon 2, eselon 3 dan eselon 4 di lingkungan Pemprov Jabar, 400 pejabat lebih. Pada saat ini, sedang dilangsungkan pembahasan LKPJ 2014 oleh DPRD Jabar yang memerlukan pendampingan dan penjelasan faktual. Pelantikan pejabat di maksud dalam rangka mengisi formasi melalui proses reorganisasi dan reposisi pegawai dan pejabat Bappeda, salah satunya. Dimanapun ditempatkan atau bertugas, hendaknya dijadikan sebagi proses pembelajaran yang berkelanjutan. Hari ini telah dilakukan penyesuaian dan penempatan staf Bappeda, karena telah lengkap dari sisi pengisian pejabat. Selain reorganisasi, juga dikabarkan 3 (tiga) CPNS baru telah terbit. Semoga lebih berprestasi dan lebih semangat dalam bekerja. ....Selengkapnya

Aktivitas Aktual


Wawancara Tahap 1 Anugerah Pangripta Nusantara Kabupaten/Kota Tahun 2015

12 Maret 2015


Anugerah Pangripta Nusantara adalah suatu penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang memiliki perencanaan pembangunan terbaik dan dinilai sukses meningkatkan kualitas pembangunan daerah. Sama halnya dengan Bappeda Provinsi Jawa Barat yang mencari Kabupaten/Kota se Jawa Barat yang memiliki perencanaan pembangunan terbaik. Setelah dilakukan penilaian tahap sebelumnya, menghasilkan sembilan Kabupaten/Kota sebagai nominasi peraih Anugerah Pangripta Nusantara dan melanjutkan pada tahapan penilaian selanjutnya, yaitu wawancara tahap 1 yang dilaksanakan pada pukul 19.00 di Ruang Sidang B (10/3). Sembilan Kabupat ....Selengkapnya

Aktifitas Perencana


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 20 maret Tahun 2013 melakukan Rapat koordinasi Jabatan Fungsional Perencana. Acara ini dilaksanakan Ruang rapat Sohoed Warnaen Bappeda Provinsi Jawa Barat, membahas mengenai Konsep dan Implemetasi Aparatur Sipil negara, Revitalisasi peran dan fungsi Jabatan Fungsional perencana, sinergitas pengembangan Jabatan Fungsional perencana mengenai tugas, pokok dan fungsi serta kelembagaanya, serta membahasa mengenai alokasi formasi Selengkapnya..

Hasil Hasil Penelitian


Majalah Warta Bappeda


WARTA JULI - SEPTEMBER 2014

15 Desember 2014

Pecinta Warta Bappeda yang budiman, pada pertengahan tahun 2014 fokus perhatian kita tertuju pada agenda besar pembangunan masyarakat Indonesia umumnya dan Jawa Barat khususnya dalam bidang politik dan pemerintahan melalui penyelenggaraan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemilihan para wakil rakyat mulai dari DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD serta pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan secara lansung adalah perwujudan proses demokrasi dan hak dasar politik rakyat untuk berpartisifasi dalam pengambilan kebijakan atau keputusan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. peristiwa pemilu tersebut bisa dimaknai sebagai proses pendidikan politik bagi rakyat secara lebih luas, dimana rakyat dituntut un Selengkapnya..